sekitarSULTRA.com - Portal Berita Pilihan untuk Masyarakat Sultra

Berpontensi Mengancam Keselamatan Masyarakat, Kader GMD Sultra Minta Kementrian Perhubungan Segera Cabut Izin TUKS PT TAS | SEKITAR SULTRA

Foto : Ld. Abd. Harits Nugraha, Saat Diklat Gerindra Masa Depan (GMD) di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang.

Kendari, sekitarSULTRA.com - Aktivitas TUKS/Jetty PT. TAS di Kelurahan Tondonggeu, Kota Kendari kembali menimbulkan kemacetan panjang di jalan poros yang menghubungkan beberapa Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kejadian tersebut sontak viral diberbagai media Sosial pada Rabu 12/2/2025, hingga hal tersebut menimbulkan banyak spekulasi dan kritikan dari berbagai kalangan karena aktivitas TUKS/Jetty tersebut melayani kepetingan perusahaan tambang dengan menggunakan jalan umum untuk kegiatan hollingnya.

Salah satu kritik penggunaan jalan tersebut datang dari Kader Gerindra Masa Depan (GMD) Sultra, Saudara La Ode Abdul Harits Nugraha, 

Ia menilai bahwa aktivitas mobil-mobil truck yang melakukan aktivitas Holling Ore Nikel PT.MCM menuju ke TUKS/Jetty PT. TAS dengan menggunakan jalan umum sudah bertentangan dengan kaidah-kaidah penyelanggaran lalu lintas dan tidak sesuai dengan UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, sehingga sangat membahayakan dan menimbulkan keresahan masyarakat.

"Ini sangat bertentangan kaidah penyelenggaraan lalu lintas karena selain menimbulkan kemacetan, Aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan kecelakan lalulintas di sepanjang jalur Holling yang melintasi jalan umum dari Lokasi IUP PT.MCM di Konawe ke Jetty PT. TAS di Kelurahan Tondoggeu Kota Kendari," ujarnya.

Lanjut, pria yang akrab disapa Dimas itu juga menyampaikan dari hasil investigasi dan pemantauan yang mereka lakukan kerap terjadi aktvitas Muatan yang overload dan aktivitas mobil yang melanggar jam operasional sehingga hal tersebut sangat rentan terhadap ancaman lalu lintas dan otensi kerusakan jalan.

"Ini baru 1 perusahaan yang melakukan Holling ke Jetty/TUKS PT. TAS sudah banyak menimbulkan dampak negatif, bagaiamana kalau sampe lebih dari 3 Perusahaan tambang yang beroperasi dan di layani oemuatannya, sangat riskan sekali. Kita tidak bisa bayangkan kalau Mobil Ambulace yang sedang membawa orang sakit yang kondisinya sekarat yang terjebak dalam kemacetan atrian truck bermuatan ore nikel tersebut," lanjutnya.

Lebih Lanjut, mantan Ketua BEM FISIP UHO yang juga Ketua Bappilu Partai Gerindra Mubar itu meminta Menteri Perhubungan untuk memberhentikan sementara semua aktvitas Jetty/TUKS PT.TAS sembari di lakukan peninjaun ulang kembali terkait efektifitas keberadaan TUKS/Jetty tersebut dengan memperhatikan aspek keselamatan masyarakat, lingkungan dan potensi kerusakan jalan.

"Saya pikir Ini perlu menjadi perhatian dan kajian serius oleh pemerintah pusat, terutama Kementrian Perhubungan untuk kembali melakukan penijauan terkait izin operasinalnya dan keberadaan Jetty tersebut. sebab secara geografis dan tata letak lokasi TUKS/Jetty dengan lokasi tambang yang di layani pemuatanya sangat tidak efektif dan tidak rasional jika dilihat dari berbagai aspek, terutama aspek keselamatan masyarakat, aspek lingkungan serta pontensi kerusakan jalan umum," tandasnya. 

Sampai berita ini diterbitkan, media sekitarSULTRA.com masih mancari akses untuk terhubung kepada pihak PT TAS untuk konfirmasinya terkait masalah yang ada. (Red)***

Posting Komentar

Silahkan Berkomentar dengan Sopan dan Bijak !!!

Lebih baru Lebih lama
close
Banner iklan disini